PHDI Surabaya

LOKA SABHA VIII PHDI DAN MUSCAB IV WHDI KOTA SURABAYA

Selaku umat beragama yang patuh, marilah kita bersama-sama dengan hati yang sejuk, penuh ketulusan memanjatkan Puja Astuti, Puja Astungkara, Angayubagya ke hadapan Ida Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Waranugraha-Nya kita bisa berkumpul menyelenggarakan Loka Sabha PHDI VIII dan Musyawarah Cabang WHDI IV kota Surabaya pada hari ini Minggu 15 Juni 2008,dengan suasana yang penuh kebersamaan, damai dan rukun, demikian kata pembuka dari sambutan oleh Ketua Panitia Loka Sabha VIII Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Surabaya Prof. Ir. I Nyoman Sutantra, MSc, PhD, yang sehari-harinya adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (LPPM-ITS). Ditambahkan juga oleh Prof. Nyoman Sutantra, bahwa pertemuan dan perhelatan yang dilakukan di Pura Agung Jagat Karana, jalan Lumba-lumba No 1 Surabaya ini sangat istimewa, mengandung dan menyiratkan beberapa keistimewaan, yaitu: (continue reading…)

PERNYATAAN SIKAP
KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA
(KMHDI)
TOLAK RUU PORNOGRAFI !!!

Om Anobadrah Kretawoyanthu Wiswatah
Merdeka…….!!!
Wahai Ibu Pertiwi Lihatlah Anak – Anak Mu Berjuang Mempertahankan Warisanmu!!!

Dengan Hormat,

Rancangan Undang-Undang Pornografi (RUU Pornografi) kembali ramai dibicarakan berbagai kalangan. Masyarakat Indonesia menyoroti berbagai pasal yang dinilai diskriminatif dan cenderung mengancam keutuhan budaya dan keanekaragaman bangsa. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan di dalam RUU Pornografi tersebut antara lain; definisi pornografi itu sendiri, (pasal 1) larangan dan pembatasan,  otoriterisme lembaga pemerintah, peranan masyarakat (Pasal 21)  yang menyatakan Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Ini artinya masyarakat dapat berperan aktif untuk turut melakukan pencegahan bahkan penggeledahan terhadap pihak lainnya dan kemungkinan bisa melampaui wewenang aparatur negara. Hal tersebut memungkinkan semua orang melakukan swiping dan kekerasan terhadap warga lainnya dengan dalih pornografi. Hingga sanksi pidana yang terlalu menciderai batasan normal sebuah peraturan perundang-undangan yang baik. Hampir dapat dikatakan tidak ada orang yang menginginkan bangsa ini hancur karena pornografi. Bagaimanapun perlu ada sebuah alat yang membendung efek pornografi itu. Namun, alat tersebut jangan sampai menimbulkan masalah yang baru. (continue reading…)